Lampung Selatan, RilisOnline.com - Dewan guru SMA Negeri 1 Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, mengeluhkan adanya dugaan kekacauan tata kelola setelah sekolah dipimpin oleh Kepala Sekolah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kisnawati. Menurut mereka, terindikasi tidak ada keterbukaan informasi dan terindikasi dewan guru tidak dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah.
Dijelaskan pula, pada tahun 2026 sekolah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan berupa bantuan pusat revitalisasi bangunan dengan anggaran yang terindikasi mencapai Rp1 miliar. Selain itu, penggunaan anggaran Dana BOS tahun 2026 tahap I juga terindikasi tidak transparan dan terindikasi tidak melibatkan dewan guru. Oleh karena itu, pihak dewan guru berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut.
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota dewan guru yang meminta identitasnya dirahasiakan namun menegaskan keterangannya siap dipertanggungjawabkan. Ia menceritakan berbagai dugaan penyimpangan mulai terjadi sejak jabatan Kepala Sekolah definitif digantikan oleh PLT pada bulan Maret lalu.
"Dulunya sebelumnya ia adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Bendahara BOS. Setelah menjabat sebagai PLT, terindikasi seluruh peraturan dan regulasi dikuasai sendiri oleh beliau. Kondisi sekolah pun terindikasi seolah-olah menjadi milik yayasan pribadi. Padahal suaminya, Syirajuddin, terindikasi menjabat sebagai operator sekolah, kepala laboratorium, sekaligus pelaksana pembangunan yang ada di SMA Negeri 1 Rajabasa," jelas narasumber pada Senin (20/7/2026).
Lebih lanjut, di tahun 2026 ini terdapat kegiatan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tepatnya bantuan revitalisasi. Kegiatan yang terindikasi sedang berlangsung tersebut meliputi pembangunan ruang kelas, ruang laboratorium biologi, dan ruang konseling. Dalam pelaksanaannya, terindikasi yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah suami dari Kepala Sekolah PLT, Syirajuddin, yang juga berstatus sebagai guru P3K.
"Harapan kami selaku dewan guru, sekolah ini bukan milik pribadi, bukan pula yayasan, melainkan sekolah negeri. Keterbukaan adalah hal yang paling utama. Kami berharap sekolah ini dapat maju, bukan jalan di tempat. Perlu diketahui, sejak tahun 2011 hingga saat ini akreditasi sekolah masih bertahan di peringkat B sejak pertama kali berdiri," ungkapnya.
Para dewan guru juga membandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya yang terindikasi masih melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Namun di bawah kepemimpinan PLT saat ini yang terindikasi dikelola oleh pasangan suami istri, sekolah terindikasi dianggap seperti milik pribadi.
"Terkait penggunaan Dana BOS tahap I yang sudah dicairkan, terindikasi sama sekali tidak ada keterbukaan kepada kami selaku dewan guru. Segala sesuatunya terindikasi tertutup dan kami tidak dilibatkan. Begitu pula dengan pembangunan yang sedang berlangsung, yang terindikasi hanya melibatkan suaminya dan pekerja yang ditunjuk. Kami pun menduga adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS tersebut," timpalnya.
Pihak dewan guru meminta pengawalan ketat dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait terhadap pembangunan yang bersumber dari APBN bantuan Kementerian Pendidikan revitalisasi sekolah tersebut. Pasalnya, terindikasi hanya suami Kepala Sekolah yang mengurusnya, sementara seluruh dewan guru merasa dikucilkan.
Selain itu, mereka meminta pihak berwenang memeriksa ketersediaan material bangunan berupa batu pondasi dan batu belah yang terindikasi sudah tersimpan di lingkungan sekolah selama puluhan tahun dengan jumlah diperkirakan 30 hingga 50 meter kubik.
"Kami menduga batu-batu lama tersebut ikut digunakan dalam pembangunan saat ini. Kami khawatir material lama itu nantinya terindikasi dimasukkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah sebagai pembelian baru. Dugaan ini muncul karena kami terindikasi tidak dilibatkan sama sekali. Harus ada pengawasan yang ketat dan benar, jangan sampai aset lama sekolah terindikasi dicatat sebagai pengeluaran anggaran baru," tegasnya.
"Segala dugaan kami semakin menguatkan kecurigaan, apalagi anggaran revitalisasi mencapai Rp1 miliar. Kami selaku dewan guru terindikasi hanya diam mengamati proses pembangunan yang serba tertutup ini. Apalagi ada indikasi pembayaran yang baru dilakukan setelah keadaan sepi, yang semakin memperkuat dugaan kami akan adanya penyimpangan," imbuhnya.
Demi kemajuan sekolah, dewan guru berharap segera diangkat pemimpin yang tepat. Mereka meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung segera menerbitkan Surat Keputusan bagi Kepala Sekolah definitif.
"Kami khawatir jika terus dipimpin PLT, terindikasi SMAN 1 Rajabasa akan semakin terpuruk. PLT sejatinya hanya pelaksana tugas dengan kewenangan yang terbatas. Sekolah tidak akan berkembang jika terus dikelola dalam bayang-bayang keterbatasan wewenang dan dugaan kepentingan pribadi," ujarnya.
"Kami juga meminta agar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, kami selaku dewan guru turut dilibatkan. Kami khawatir jika hasil pembangunan nantinya tidak maksimal, dampaknya bukan hanya menimpa Kepala Sekolah PLT maupun suaminya, melainkan juga berimbas pada kami dan nama baik sekolah secara keseluruhan," tukasnya.
Terkait penggunaan Dana BOS, dewan guru menegaskan meminta adanya audit menyeluruh. Pasalnya, itu adalah uang negara, bukan uang pribadi yang boleh dikelola sepihak, melainkan harus dikelola secara bersama-sama dan transparan.
"Harapan saya kepada Bapak Thomas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, segera menerbitkan SK Kepala Sekolah definitif karena ini sudah sangat mendesak. Sekolah seakan terbelenggu jika terus dipimpin PLT. Jika sudah dipimpin Kepala Sekolah definitif, pasti akan lebih banyak terobosan untuk memajukan sekolah ini," pungkasnya.
Upaya Konfirmasi
Sementara itu, saat media ini berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Sekolah Kisnawati selaku PLT SMA Negeri 1 Rajabasa, informasi yang diterima melalui suaminya, Syirajuddin, menyampaikan bahwa istrinya sedang sakit.
Ketika dikonfirmasi terkait keluhan dewan guru yang menuding tidak adanya keterlibatan guru dalam pengelolaan Dana BOS maupun pembangunan revitalisasi, Syirajuddin membantah tuduhan tersebut.
"Bagaimana mungkin dikatakan tidak melibatkan, padahal saat serah terima guru semuanya sudah diundang Dan bagaimana bisa dikatakan tidak transparan jika semua rincian anggaran sudah disampaikan," bantahnya.
Ia juga menambahkan bahwa keluhan ini bukan berasal dari semua guru, melainkan ada pihak tertentu yang sengaja melancarkan isu.
"Saya tahu kronologisnya, kok. Saya sudah paham siapa yang melaporkan, siapa yang bicara pun saya sudah tahu. Kita hanya meluruskan, kalau dikatakan tidak transparan, apa yang tidak transparan. Sebelum ada kegiatan revitalisasi, kita sudah bicarakan kepada kawan-kawan, dirapatkan dengan dewan guru. Kebetulan yang membuat laporan sedang pulang kampung," timpalnya.
Syirajuddin juga menyampaikan pihaknya sangat menantikan segera diangkatnya Kepala Sekolah definitif.
"Kalau bukan ada PLT, siapa yang akan mengurus sekolah ini Masalah PLT dan definitif itu adalah ranah kewenangan Dinas Pendidikan. Begitu pula terkait petunjuk teknis bantuan revitalisasi yang masuk ke bagian sarana dan prasarana," jelasnya.
"Kebetulan saya sendiri adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, jadi mau bagaimana lagi. Posisi saya memang begitu. Kalau soal dukungan dari guru, saya tahu betul siapa yang mendukung dan siapa yang tidak, tidak perlu saya sebutkan namanya. Yang penting kami kerjakan sesuai spesifikasi dan hasilnya bagus. Tujuan istri saya menjabat PLT adalah semata-mata ingin mengabdi dan memajukan sekolah ini," ungkapnya.
Lanjut ia menyampaikan bahwa niatnya murni karena Allah Ta'ala ingin memperbaiki sekolah, bukan untuk memperkaya diri.
"Kalau ada yang merasa keberatan atau ingin menggugat, silakan saja. Niat kami hanya ingin memajukan sekolah. Saya berniat mengabdi di sini sampai pensiun. Kami hanya diberi amanah, bukan berarti menguasai segalanya," tegasnya.
"Jadi begini saja, nanti kita bertemu langsung agar lebih enak membicarakannya. Saya akan minta bantuan Pak Halim selaku Ketua Komite, nanti kita diskusikan bersama. Pak Halim pun memahami kronologi ini dan beliau juga bagian dari panitia, jadi berhak memberikan klarifikasi," tutupnya. (Red)
