Jakarta, RilisOnline.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU. Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan UU ini memungkinkan untuk merampas aset travel bodong demi memulihkan kerugian korban.
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson kepada wartawan, dilansir dari detikNews, Kamis (19/11/2026).
Soedeson menjelaskan, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Kebijakan itu dilakukan apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen," kata politisi Golkar ini.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," tambahnya.
Soedeson mengatakan, undang-undang tersebut juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.
Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya terkait biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi justru tidak memenuhi kewajibannya.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson.
Ia menilai, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Sebab, kata dia, pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.
"Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," ungkap dia.
Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.
Ia menegaskan, tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.
Diketahui, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Setelah perjalanan dan pembahasan panjang, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU.
Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. (*)
