Dwi
03 November 2026, 18:04 WIB
Last Updated
2026-11-03T11:07:50Z
Polda Metro Tangkap Pengedar 138 Kg Ganja Lintas Provinsi
Jakarta, RilisOnline.com - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial YT terkait peredaran narkoba lintas provinsi. Polisi menyebut YT telah mengedarkan ratusan kilogram ganja.
"Ini adalah jaringan narkotika jenis ganja antarprovinsi, ya, di mana pelaku yang kita amankan inisial YT ini sudah tiga kali melaksanakan pengiriman ganja," kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan dalam jumpa pers, dilansir dari detikNews, Selasa (3/11/2026).
Bismo menjelaskan YT melakukan dua kali pengiriman ganja pada Juli 2026 dengan berat masing 50 kg dan 44 kilogram. Terakhir, dia ditangkap saat hendak mengirimkan 44,1 kg ganja.
"Adapun barang bukti ini didapatkan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara," ujarnya.
Pelaku ditangkap di Tol Jagorawi setelah polisi membuntutinya dari Mandailing Natal. YT diduga mendapatkan upah Rp 1 juta dari setiap 1 kilogram ganja yang dikirimkan.
"Rencana akan diedarkan ke wilayah Depok dan Tangerang. Untuk ganja-ganja ini," tuturnya.
Tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun sampai 20 tahun penjara. Polisi masih memburu bos yang menugaskan pelaku YT.
"Untuk bosnya, itu kita sudah mengantongi identitasnya, ya. Inisialnya sudah ada. DPO dia. Inisialnya K, ya. Nah ini kita akan lakukan pengejaran. Kita lakukan pengejaran," jelasnya. (*)
Dwi
Caption
Pesan Pembaca
Pesan Pembaca :
Resty
Kami berharap ada liputan mendalam terkait penggunaan dana desa karena realisasi program belum terlihat jelas.
lwan Saputra
Mohon dilakukan peliputan anggaran daerah yang informasinya masih minim agar publik mendapat kejelasan.
Anisa
Kami meminta penyelidikan objektif dana desa agar laporan sesuai dengan kondisi lapangan.
Gunawan
Beberapa proyek desa belum maksimal meski anggaran sudah dialokasikan, perlu penelusuran lanjutan.
Reno
Media independen sangat dibutuhkan untuk mengawal dana desa dan APBD secara transparan.