Dwi
06 November 2026, 14:36 WIB
Last Updated
2026-11-06T07:36:50Z
Pimpinan DPR Serahkan Sepenuhnya Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo ke Polisi
Jakarta, RilisOnline.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kasus penyadapan terhadap presiden Prabowo Subianto yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta perwira tinggi Polri lainnya. Dasco menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut kepada kepolisian.
"Perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari detikNews, Jumat (6/11/2026).
Meski begitu, pimpinan DPR telah meminta komisi terkait melakukan pengawasan. Komisi III DPR diminta memantau perkembangan kasus ini secara berkala.
"Dan kami akan meminta Komisi teknis dalam hal ini Komisi III untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara ini ya," ucapnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk sebagai tersangka kasus penyadapan hingga illegal access yang salah satu targetnya ialah Presiden Prabowo Subianto. Polri menyatakan target penyadapan tersebut juga menyasar tokoh politik.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya. (*)
Dwi
Caption
Pesan Pembaca
Pesan Pembaca :
Resty
Kami berharap ada liputan mendalam terkait penggunaan dana desa karena realisasi program belum terlihat jelas.
lwan Saputra
Mohon dilakukan peliputan anggaran daerah yang informasinya masih minim agar publik mendapat kejelasan.
Anisa
Kami meminta penyelidikan objektif dana desa agar laporan sesuai dengan kondisi lapangan.
Gunawan
Beberapa proyek desa belum maksimal meski anggaran sudah dialokasikan, perlu penelusuran lanjutan.
Reno
Media independen sangat dibutuhkan untuk mengawal dana desa dan APBD secara transparan.