Pesawaran, RilisOnline.com - Sejumlah warga Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengemukakan dugaan adanya ketidaksesuaian besar antara anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah desa dengan hasil nyata yang terlihat di lapangan. Hal ini menyangkut anggaran penerangan jalan senilai Rp127 juta serta penyertaan modal desa dan BUMDes mencapai lebih dari Rp202 juta, yang penggunaannya diduga belum jelas dan jauh dari harapan masyarakat.
Berdasarkan data yang tercatat resmi, anggaran penerangan jalan disalurkan bertahap selama beberapa tahun:
Tahun 2021: Pengadaan dan pemasangan lampu jalan tenaga surya-Rp15.000.000
Tahun 2023: Pengadaan lampu jalan Rp33.000.000
Tahun 2024: Penerangan lampu jalan Rp44.000.000
Tahun 2025: Penerangan lampu jalan Rp35.000.000
Total anggaran penerangan jalan: Rp127.000.000
Sementara itu, dana penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercatat sebagai berikut:
Tahun 2019: Penyertaan modal BUMDes Rp32.790.600
Tahun 2025: Penyertaan modal desa Rp169.672.200
Total penyertaan modal: Rp202.462.800
Meskipun angka-angka tersebut tercatat resmi dalam dokumen anggaran, kenyataan di lapangan diduga sangat berbeda. Warga mengaku jumlah lampu jalan yang terpasang sangat sedikit, bahkan banyak yang sudah rusak dan mati tak berfungsi.
"Ada di situ satu, di setiap gang saja paling banyak satu," ujar salah satu warga singkat. Senin (14/9/2026)
Warga lain menambahkan, seharusnya lampu terpasang berjarak tiap 10 meter, namun kenyataannya jauh dari harapan.
"Iya ini aja yang ada, di sana-sini cuma sedikit. Seharusnya di sini ditambah lagi, seharusnya tiap 10 meter ada lampu. Tapi yang sudah terpasang pun banyak yang mati. Lampu di dekat jembatan juga sudah lama mati," ungkapnya.
Masalah tidak berhenti di fasilitas fisik. Terkait dana penyertaan modal desa dan BUMDes yang mencapai ratusan juta rupiah, warga sama sekali tidak mengetahui bentuk usaha apa yang dikelola serta ke mana saja dana tersebut digunakan.
"Enggak tahu saya pak, soal hal itu kami tidak pernah diberi tahu," jawab warga ketika ditanya.
Masyarakat yang enggan disebut namanya juga berharap kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Pesawaran, khususnya Kejaksaan Negeri Pesawaran, untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terkait pengelolaan anggaran tersebut.
"Kami berharap aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Pesawaran serta pihak terkait, segera turun tangan memeriksa pengelolaan BUMDes dan penggunaan anggaran yang tidak jelas ini," tegasnya.
Menurut mereka, sudah waktunya pihak berwenang melakukan audit menyeluruh, karena sudah banyak ditemukan kejanggalan dalam kebijakan dan penggunaan anggaran desa.
"Kami berharap aparat penegak hukum segera merespons keluhan masyarakat ini, dan memeriksa secara transparan penggunaan seluruh dana desa yang ada," tandasnya.
Ketika tim RilisOnline.com mendatangi Kantor Desa Harapan Jaya guna mengonfirmasi berbagai hal tersebut, bangunan kantor terlihat kosong dan terkunci. Media kemudian berjumpa dengan Kepala Dusun setempat, Tamrin. Ketika diminta nomor kontak Kepala Desa Anawi, Tamrin menyatakan tidak memilikinya, bahkan mengaku seluruh aparatur desa pun demikian.
"Saya tidak punya nomor Kepala Desa, bang. Sumpah demi Allah, saya sudah bersumpah, masa saya mau berbohong. Kami aparatur desa pun tidak ada yang punya nomor beliau," tegas Tamrin. Senin (14/9/2026)
Melalui nomor yang tertera di papan informasi kantor desa, media berhasil berkomunikasi dengan Yayat, Kasi Pemerintahan Desa Harapan Jaya. Ia menjelaskan seluruh aparat desa baru saja selesai mengikuti kegiatan pemilihan anggota BPD dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Sama seperti pernyataan sebelumnya, Yayat juga tidak dapat memberikan nomor telepon Kepala Desa Anawi, dengan alasan nomor tersebut sering berganti-ganti.
"Beliau ada di rumah, Pak. Kami baru saja pulang setelah selesai acara pemilihan BPD tadi. Soal nomornya, kami tidak punya, nomor beliau sering berganti-ganti saja," jelas Yayat.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi belum berhasil mendapatkan konfirmasi langsung maupun penjelasan resmi dari Kepala Desa Harapan Jaya, Anawi, terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran serta keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seluruh hal yang disebutkan dalam berita ini merupakan dugaan berdasarkan informasi dan keluhan yang diterima di lapangan. Pihak yang merasa dirugikan atau ingin memberikan penjelasan berhak menyampaikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Dwi)
