Pesawaran, RilisOnline.com - Dugaan ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi pekerjaan di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kian menguat dan kini secara resmi disuarakan oleh masyarakat setempat. Sejumlah pos anggaran besar yang tercatat dalam dokumen desa diduga tidak memiliki kesesuaian dengan hasil yang nyata di lapangan, sehingga memicu keraguan mendalam di kalangan warga.
Salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan lapangan futsal senilai Rp275.080.500 pada tahun 2023. Lokasi pembangunannya diduga berada tidak jauh dari kediaman Kepala Desa Ahmad Rosyid. Terkait status lahannya, warga sekitar menyampaikan.
"Ya tadinya lahan punya Pak Kades, ya sekarang sudah punya desa," ujar salah seorang warga di lokasi pembangunan, Rabu (26/8/2026).
Selain itu, anggaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp185.000.000 pada tahun 2025 pun terindikasi penyimpangan. Warga menyatakan tidak pernah dilibatkan maupun diberi penjelasan terkait pengelolaan dana tersebut.
"Kami berharap untuk terkait realisasi kegiatan BUMDes kami minta di audit karena kami menduga ada dugaan penyimpangan karena anggaran tersebut tidak pernah kami dilibatkan selaku masyarakat," katanya.
Banyak Anggaran, Warga Tidak Tahu dan Tidak Merasakan
Warga lainnya yang tidak mau disebut namanya juga menyampaikan tidak mengetahui adanya sejumlah anggaran pembangunan yang telah dialokasikan desa. Di antaranya.
- Pembuatan rambu-rambu jalan sebesar Rp80.000.000 (2023)
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPT) sebesar Rp65.354.000 (2024)
- Pembangunan Talut penahan tanah sebesar Rp90.194.000 (2024)
- Pembangunan Rabat Beton Telaga Sari sebesar Rp36.939.000 (2023)
"Rambu jalan di sini tidak ada sampai ujung jalan ini, mentok tidak ada. Kalau yang lurus ke sana, ada yang ke Arah Anglo ke sana itu," ujar narasumber.
Hingga saat ini, warga mengaku belum melihat adanya pembangunan atau pekerjaan yang sesuai dengan anggaran-anggaran tersebut.
Anggaran Pelatihan Ratusan Juta, Tak Pernah Ada Kegiatannya
Warga juga mempertanyakan alokasi anggaran pelatihan keterampilan yang tercatat sangat besar, namun sama sekali tidak dirasakan masyarakat.
- Pelatihan pembuatan siomay dan dimsum Rp12.791.475 (2023)
- Pelatihan pembuatan kue kering Rp15.366.980 (2023)
- Pelatihan pembuatan pempek Rp15.363.550 (2023)
- Pelatihan pembuatan mie ayam Rp17.253.250 (2024)
Secara keseluruhan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp60.775.255.
"Sama sekali tidak ada pelatihan kewirausahaan dari desa, seperti bikin mi ayam, siomay, kue, atau pempek. Kelompok usaha warga juga tidak pernah dibentuk," ungkap narasumber.
Bahkan saat media menelusuri keberadaan pelatihan di salah satu UMKM mie ayam yang ada di desa tersebut, pemiliknya pun menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan pelatihan apapun.
"Tidak ada, Mas. Enggak ada pelatihan. Ngelatih sendiri dari TikTok atau media sosial," ujar pemilik usaha tersebut.
Bantuan Sosial dan Pertanian Juga Dipertanyakan.
Di bidang kesejahteraan sosial dan pertanian, warga juga menyampaikan sejumlah catatan penting. Tercatat alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2023 sebesar Rp118.800.000, tahun 2024 sebesar Rp100.800.000, dan tahun 2025 sebesar Rp61.200.000. Namun warga menyatakan penerimaannya tidak jelas dan berubah-ubah tanpa keterangan yang memadai.
Di sektor pertanian, tercatat adanya alokasi dana desa sebesar Rp12.000.000 pada tahun 2023, namun para petani menyatakan tidak menerima bantuan alat pertanian secara gratis dan harus membeli sendiri. Bahkan pupuk bersubsidi pun harus ditebus dengan biaya sendiri.
"Pupuk itu harus ditebus sendiri, bayar sekitar Rp100.000 hingga Rp600.000. Jika tidak ditebus, maka jatah pupuk pada periode berikutnya tidak akan keluar atau justru dialihkan kepada warga lain," tegasnya.
Warga Desak Aparat Segera Bertindak
Berdasarkan rangkaian keterangan warga, terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar antara anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi yang dirasakan masyarakat secara langsung. Anggaran-anggaran tersebut tercatat dalam dokumen perencanaan desa, namun sebagian besar warga mengaku tidak mengetahui keberadaannya, apalagi merasakan manfaatnya secara nyata.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Pesawaran maupun Inspektorat Kabupaten, untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap Kepala Desa Ahmad Rosyid terkait dugaan penyimpangan yang disangkakan oleh masyarakat.
Upaya Konfirmasi Terkendala dan Keseimbangan Berita
Saat media ini berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak desa terkait sejumlah anggaran dan keluhan warga, kantor desa terlihat dalam keadaan terbuka, namun tidak dijumpai kehadiran aparat maupun petugas desa. Rabu (26/8/2026)
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Ahmad Rosyid, melalui pesan WhatsApp dan telpon tidak merespon. Rabu (26/8/2026)
Kemudian Media ini mengupayakan konfirmasi, tetap tidak ada respon dari pihak terkait. Kamis (27/8/2026)
Redaksi RilisOnline.com tetap berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Babakan Loa, Ahmad Rosyid, guna memenuhi prinsip keseimbangan berita sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan hak jawab, tanggapan, maupun penyangkalan atas pemberitaan ini. (Dwi)
